Putar Haluan Para Ulama soal Board of Peace Donald Trump

Oleh Arina Islami (Kabid Media Publikasi & TI AWG)

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto mengundang sekitar 50 ulama dari berbagai ormas Islam dan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan guna berdialog tentang Board of Peace (BoP/Dewan Perdamaian) besutan Donald Trump. Nama-nama besar masuk dalam daftar undangan dan hadir pada pertemuan tersebut, mulai dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, PBNU, Wahdah Islamiyah, Wanita Islam, Ponpes Gontor Ponorogo, Ponpes Tebuireng Jombang, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh berpengaruh dalam lingkup umat Islam.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, arah keberpihakan para ulama sangat berpengaruh pada pandangan hingga keputusan umat. Ketika seorang tokoh agama memutuskan untuk memilih A, sangat besar kemungkinan umat akan memilih pilihan yang sama. Begitu pula sebaliknya. Bagi masyarakat awam, kita tentu mengandalkan keputusan para ulama; orang yang kita yakini memiliki segudang ilmu dan tumpukan referensi. Itulah mengapa, keputusan tokoh-tokoh yang diundang oleh Prabowo soal BoP menjadi begitu penting dan berpengaruh.

Prabowo sangat sadar akan hal itu. Undangan berdialog di Istana Kepresidenan menjadi salah satu strategi mempengaruhi opini publik. Meski sejujurnya pertemuan itu lebih layak disebut forum justifikasi dibandingkan dengan forum dialog. Selama tiga jam dalam pertemuan itu, digunakan Presiden untuk menjelaskan mengapa Indonesia bergabung ke BoP. Baru satu jam terakhir ia gunakan untuk berdialog dengan puluhan ulama.

“Tiga jam pertama Presiden Prabowo memaparkan alasannya kenapa Indonesia harus bergabung ke BoP. Mungkin karena sangat banyak yang ingin disampaikan. Sekitar satu jam terakhir baru kita dikasih kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat atau memberikan masukan-masukan,” kata Ketum PP Wanita Islam Marfuah Musthofa saat kami hubungi usai pertemuan dengan Prabowo.

Kita tahu, bergabungnya Indonesia melalui keputusan Presiden RI ke-8 itu menuai polemik di tengah masyarakat. Meski ada yang mendukung, gelombang penolakan jauh lebih besar. Sejumlah aktivis bahkan menggagas petisi yang mendesak Presiden Prabowo untuk menarik diri dari BoP karena dinilai berpotensi melegitimasi penjajahan Zionis Israel di Palestina.

Per hari ini, petisi yang diinisiasi oleh Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Muhammad Anshorullah, dr Sarbini Abdul Murad, Wanda Hamidah, dan Annisa Theresia itu telah ditandatangani lebih dari 9.000 orang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menjadi salah satu ormas yang sangat vokal menentang keterlibatan Indonesia dalam BoP —sebelum pertemuan di Istana. Wakil Ketua MUI KH Cholil Nafis menilai keberadaan BoP tidak memihak kepada Palestina. MUI lalu mendesak pemerintah untuk keluar dari institusi tersebut.

Sejalan dengan MUI, PP Wanita Islam bersama beberapa tokoh nasional juga mengeluarkan pernyataan sikap yang dengan tegas menolak BoP. Salah satu poinnya mengatakan, BoP bertentangan dengan prinsip Islam tentang perdamaian (As-Silm).

Menurut pernyataan itu, Islam mengajarkan bahwa perdamaian hanya sah bila berdiri di atas keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), dan pembelaan terhadap yang tertindas (mustadh’afin). BoP besutan Trump justru berpotensi melegitimasi kezaliman dengan kemasan diplomasi.

Sayangnya, ketegasan para ulama ini melunak setelah perjumpaan empat jam dengan Presiden Prabowo pada 3 Februari 2026. Secara serentak, puluhan ulama yang memenuhi undangan Presiden itu mengeluarkan pernyataan yang sama; mendukung Indonesia menjadi anggota BoP karya Donald Trump. Bak paduan suara yang kompak menyanyikan kata setuju. 

Mereka mengatakan bahwa Prabowo telah menjelaskan secara utuh alasan Indonesia harus gabung BoP. Seolah ini satu-satunya cara dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina di kancah internasional. 

“Kalau kita berada di luar (BoP), kita terbatas. Bagaimana kita mau membantu lebih jauh untuk Palestina,” kurang lebih begitu kalimat mereka, mengulang pernyataan Prabowo. Terdengar sumbang.

Sebetulnya tidak begitu mengagetkan. Perubahan sikap setelah diundang oleh pemimpin negara menjadi lagu lama yang sudah bisa kita tebak di mana intro dan reff-nya. Asumsi liar kemudian muncul. Celoteh publik soal “Tidak ada makan siang gratis” menghiasi kolom komentar media sosial. 

Walaupun para ulama tersebut berujar telah memberikan catatan pada Prabowo untuk sungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui BoP dan mengingatkan Indonesia harus keluar jika kemudian hari BoP tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kita tetap wajib sangsi pada Donald Trump apalagi Benjamin Netanyahu (PM Zionis Israel) yang juga anggota BoP.

Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG) Muhammad Anshorullah pada siaran Bincang AWG di Radio Silaturahim 720 AM mengaku kecewa dengan sikap para ulama yang tiba-tiba berubah haluan. Menurutnya, keputusan para ulama usai bertemu Prabowo adalah sikap yang sangat pragmatis. Bagi AWG, bergabungnya Indonesia dalam BoP adalah keputusan yang absurd.

Para ulama seharusnya paham betul rekam jejak Amerika Serikat yang selalu merugikan Palestina dan memberi karpet merah bagi Zionis Israel. Terlebih, draf awal BoP tidak spesifik menyebutkan posisi Palestina dan keterlibatan Palestina secara formal dalam struktur tata kelola Gaza pasca-agresi militer.

Donald Trump dan Benjamin Netanyahu memiliki portofolio pelanggaran HAM berat, tindakan apartheid, serta ahli dalam melanggar janji. Bergabung ke dalam BoP akan membuat Indonesia duduk bersama mereka. 

“Kita berada di dalam sekelompok orang-orang bermasalah. Ada pedofil, ada ahli genosida, ada pembunuh luar biasa. Maka tentu kita akan dianggap sekufu, menjadi bagian dari kelompok itu,” kata aktivis kemanusiaan Annisa Theresia dalam Webinar Aqsa Working Group bertajuk “Board of Peace dan Dilema Indonesia Antara Realitas Dunia dan Janji Setia untuk Palestina.”

Prabowo berhasil merangkul para ulama agar satu suara tentang keputusannya gabung BoP. Meski beberapa pihak menyayangkan, tetapi tidak sedikit yang kemudian sami’na wa atho’na pada keputusan pimpinan ormas Islam. Massa yang ‘setia’ akan mengikuti pilihan sang ulama. Perlahan, opini publik dapat berubah sesuai keinginan Presiden.

Sementara mereka yang gigih pada idealisme, memilih jalannya sendiri untuk memperjuangkan Palestina. Alih-alih mengiyakan sikap Prabowo yang begitu percaya diri memperjuangkan Palestina lewat BoP —padahal Netayahu berulang kali menekankan tidak akan ada negara Palestina—, sejumlah nama muncul di permukaan. Mengadukan dugaan genosida Zionis Israel ke Kejagung RI.

Wanda Hamidah, Feri Amsari, Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, Prof Heru Susetyo, Fatiah Maulidiyanty, Sri Vira Chandra, ⁠Dimas Bagus Arya Saputra, ⁠Eka Rahyadi Anash, dan ⁠Arif Rahmadi Haryono membawa daftar pelanggaran Zionis Israel, menggarisbawahi penyerangan masif Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Bisa jadi langkah hukum ini diambil karena keputusasaan masyarakat sipil terhadap sikap pemerintah, sikap legislator, bahkan sikap ulama yang seharusnya menjadi kekuatan umat tetapi ternyata begitu mudah rapuh setelah perbincangan singkat di Istana Kepresidenan.

Kita tentu masih meyakini bahwa para ulama memiliki pertimbangan karena ilmu mereka jauh lebih tinggi. Kita pun berharap, para ulama benar-benar bersandar pada nilai-nilai islami dan naluri kemanusiaan. 

Namun hingga detik ini, kita juga masih melihat Zionis Israel melancarkan serangan ke Palestina, jumlah korban jiwa dan luka terus bertambah, meski BoP dibentuk sudah lebih dari dua pekan.***