BOGOR – Bulan Solidaritas Palestina (BSP) merupakan agenda rutin tahunan dari Aqsa Working Group (AWG) yang dilaksanakan setiap November selama sebulan penuh dengan berbagai rangkaian kegiatan. Tahun ini, merupakan tahun ketiga BSP diselenggarakan sejak 2022, yang sebelumnya pada 2021 dilaksanakan hanya sepekan dengan nama Pekan Solidaritas Palestina (PSP).
Pada 2024 ini, Aqsa Working Group (AWG) menggelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) dengan tema “Urgensi Literasi dan Edukasi Untuk Pembebasan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa” yang telah dibuka di Aula Al-Hamra Institut Tazkia, Sentul, Bogor pada Senin (4/11).
“Tema di tahun ketiga ini yaitu tentang literasi dan edukasi, ini sebenarnya tema yang sangat mendasar yang seharusnya disadari oleh umat Islam. Kenapa setelah setahun lebih genosida, rakyat Palestina dibantai oleh Zionis (terhitung sejak Oktober 2023), umat Islam seolah tidak punya daya dan upaya untuk membantu rakyat Palestina,” kata Ketua Presidium AWG, Ir. Nur Ikhwan Abadi di Bogor, Ahad (3/11).
“Kalau kita bicara bantuan kemanusiaan, bantuan makanan, bantuan yang lainnya mungkin sudah banyak yang melakukan itu semua. Tapi selama setahun ini, tidak ada yang bisa menghentikan serangan terhadap Gaza. Sehingga kita berpikir, ini pasti ada masalah mendasar di tubuh umat Islam. Melihat secara langsung saudara-saudara dibantai di depan mata tapi tidak bisa menghanetikan pembantaian tersebut,” tambahnya.
Nur Ikhwan mengatakan, umat Islam saat ini hanya mampu bantuan kemanusiaan tetapi tidak mampu menghentikan pembantaian oleh penjajah Israel di Palestina. Menurutnya, ketidakmampuan umat Islam ini disebabkan oleh dangkalnya pengetahuan tentang Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa.
“Setelah kita analisis, pengetahuan umat Islam tentang Palestina, rasa memiliki umat Islam terhadap Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, terhadap saudara-daudara kita di Gaza itu memang tidak sampai masuk ke dalam hati. Sehingga pembelaan yang dilakukan hanya sebatas bantuan kemanusiaan, demonstrasi, dan sebagainya. Memang diperlukan pengetahuan yang mendalam agar umat Islam bukan hanya memberikan bantuan kemanusiaan tapi mampu melakukan perlawanan dan juga menghentikan pembantaian di Tanah Palestina,” jelasnya.
Site Manager Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara itu menyampaikan, tema yang diusung dalam BSP 2024 diharapkan mampu mengingatkan umat Islam bahwa pembelaan terhadap Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa adalah perintah akidah.
“Tema ini untuk mengingatkan kaum muslimin, bahwa kewajiban kita terhadap Baitul Maqdis dan Al-Aqsa itu adalah kewajiban akidah, bukan sebatas kemanusiaan. Kita berharap, umat Islam bisa menyadari, menghayati, bahwa perjuangan di Palestina bersifat akidah. Tagline tahun ini adalah Liberation of Mind before Liberation of Land,” ujar Nur Ikhwan.
Selanjutnya, Nur Ikhwan menjabarkan rangkaian acara yang akan berlangsung selama BSP 2024.
“Kita tahun ini serba seribu, seribu yang pertama yaitu ada apel 1000 relawan pada 17 November di Buperta Cibubur, Daurah Baitul Maqdis dengan 1000 peserta di Lampung pada 22-24 November yang akan diampu langsung oleh salah satu ulama dan pakar Baitul Maqdis dari Palestina, kemudian pengibaran bendera Indonesia dan Palestina di Selat Sunda dengan 1000 peserta, ada pula Festival Baitul Maqdis dengan 1000 peserta,” kata dia.
Selain itu, ada pula Baitul Maqdis Digital and Virtual Expo, Bakti Sosial, Pedal to Peace of Baitul Maqdis, Pengibaran Benderan Indonesia-Palestina di Puncak Gunung Rinjani, Talkshow Peace Maker Forum, Pemasangan Peta Baitul Maqdis, Sarasehan, serta Grand Launching Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia (RSIA) di Gaza.
Acara pembukaan BSP 2024 pada Senin (4/11) juga dilengkapi dengan peluncuran sekaligus bedah buku “Hubungan Indonesia Palestina” karya Pembina Utama AWG Imaam Yakhsyallah Mansur dan Duta Al-Quds Internasional Ustaz Ali Farkhan Tsani.
Pembukaan BSP tersebut akan menghadirkan tokoh-tokoh, antara lain Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E Dr. Zuhari Al-Shun, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim serta Wasekjend MUI Bidang Hukum dan HAM Dr. Ikhsan Abdullah M.H.***