BismilLah.
Mungkin aneh, mengapa artikel tahun 2013 menjadi penting untuk muncul kembali disini. Ya, setidaknya kita akan tahu bagaimana perkembangan penguasaan tanah negara Zionis dan perluasan pemukiman Yahudi tiga tahun lalu…
(Terjemah bebas dari artikel sumber pd tgl.28 Maret 2013)
Selama 33 tahun terakhir, Administrasi Sipil mengalokasikan kurang dari 1 % dari tanah negara di Tepi Barat untuk warga Palestina, dibandingkan dengan 38 % untuk pemukim Yahudi, menurut dokumen mereka yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Kehakiman.
Wilayah Tepi Barat meliputi 1,3 juta dunam (sekitar 325.000 hektar) “tanah negara”, yang sebagian besar dialokasikan untuk pemukiman Yahudi.
Kebijakan pemerintah Netanyahu sebelumnya menyatakan akan menghapus bangunan Yahudi dari tanah pribadi warga Palestin di Tepi Barat, dan menyetujui semua bangunan tersebut di tanah negara.
Menurut klasifikasi Administrasi Sipil, sejumlah kecil “tanah negara” telah didaftarkan kepada otoritas Yordania sampai tahun 1967. Tapi yang dianggap resmi “tanah negara” adalah yang sesuai pernyataan (Administrasi Sipil) setelah tahun 1979.
Keperluan atas pernyataan tersebut muncul pada bulan Oktober 1979, ketika Pengadilan Tinggi melakukan aksi inkonstitusional negara dengan merebut tanah warga Palestina, yang berpura-pura menyitanya untuk “kebutuhan militer”, namun dalam prakteknya adalah membangun pemukiman Yahudi.
Hal itu terjadi setelah tahun 1979, dengan dimulainya proses deklarasi banyak wilayah sebagai tanah negara. Menurut hukum di Tepi Barat, setiap tanah dengan budidaya pertanian yang berkelanjutan selama setidaknya 10 tahun, maka ia menjadi milik petani, dan lahan budidaya tersebut tidak dapat disita oleh negara.
Meskipun tim Administrasi Sipil ditugasi untuk menentukan lahan yang dibudidayakan berdasarkan kesimpulan mereka pada kesaksian dan foto udara, seorang pejabat senior di Administrasi Sipil baru-baru ini terlepas bicara saat di Pengadilan Militer Ofer, bahwa keputusan itu bersifat politis.
Sidang dimana pejabat itu “salah” bicara adalah saat menyatakan hubungan tanah negara dan pos Hayovel. Kasus terakhir ini telah ditangani oleh Pengadilan Tinggi selama lebih dari tujuh tahun. Negara telah memutuskan untuk menguasai Hayovel, walau foto udara jelas menunjukkan adanya sejumlah rumah dan tanah pertanian, dan jalan ke Hayovel melewati tanah pribadi warga Palestina. Karena itu negara Zionis menemukan metode “baru” dengan menyatakan bahwa daerah antara titik yang dibudidayakan, misalnya antar pohon sebagai “tanah tidak digarap” dan dengan demikian bisa diakui menjadi tanah negara. Warga Palestina yang mengklaim kepemilikan tanah, mengajukan pengujian terhadap keputusan tersebut melalui organisasi Yesh Din dan pengacara Michael Sfard.
Dalam sidang pengadilan bulan Januari, seorang pejabat dari unit pengawasan Administrasi Sipil, Gilad Palmon, mengatakan kepada pengadilan: “Pejabat yang memutuskan deklarasi [tanah negara] adalah orang politik, diantaranya adalah Menteri Pertahanan. Pejabat lain Administrasi Sipil, Yossi Segal, mengatakan: “Pejabat politik yang memutuskan ukuran daerah.”
Tiga tahun yang lalu Asosiasi Hak-Hak Sipil di Israel dan Bimkom (Lembaga Perencanaan) menanyakan kepada Administrasi Sipil, berdasar UU Keterbukaan Informasi, untuk mendapatkan gambaran luasnya tanah negara di Tepi Barat. Administrasi Sipil menolak untuk memberikan informasi dan akhirnya kedua organisasi tersebut meminta pengadilan untuk campur tangan.
Perwakilan Administrasi Sipil mengatakan kepada pengadilan bahwa ada 1,3 juta dunam tanah negara di Tepi Barat, dan tidak bisa memberikan data tambahan terkait hal itu. Pengadilan Distrik Yerusalem, Hakim Yoram Noam tidak dapat menerima respon dan menginstruksikan perwakilan lembaga untuk memberikan informasi lebih lanjut.
Administrasi Sipil selanjutnya menyediakan informasi kepada pengadilan berupa rincian sebagai berikut: 671.000 dunam tanah negara, yang masih dipegang oleh negara. Lainnya, sebanyak 400.000 dunam dialokasikan untuk Organisasi Zionis Dunia. Sebagian besar pemukiman Yahudi, baik sebagai tempat tinggal maupun lahan pertanian, berada di tanah ini.
Selain itu ada 103.000 dunam tanah negara yang dialokasikan untuk perusahaan komunikasi bergerak (mobile) dan pemerintah daerah, terutama untuk pembangunan gedung-gedung publik.
Utilitas seperti perusahaan air Mekorot, perusahaan komunikasi Bezek dan perusahaanlistrik Israel, menerima 160.000 dunam, yakni 12 persen dari total tanah negara di Tepi Barat.
Warga Palestina telah menerima total 8.600 dunam (2.150 acre), atau hanya 0,7 persen dari tanah negara di Tepi Barat.
Administrasi Sipil mengatakan kepada pengadilan bahwa tanah sejumlah 6.910 dunam berada di distrik Jenin, alokasi lahan lama yang sekarang di daerah A dan B (wilayah A adalah dibawah kendali Palestina penuh, dan B adalah wilayah sipil Palestina dengan kontrol militer Israel). Satu dunam dialokasikan untuk tambang batu di distrik Hebron; 630 dunam di distrik Betlehem dialokasikan untuk Bedouin; 1.000 dunam dialokasikan di distrik Jericho dan 10 dunam dialokasikan di Tul Karm.
Nir Shalev, seorang peneliti untuk Bimkom, mengatakan: “Israel telah mengklaim selama bertahun-tahun bahwa pemukiman Yahudi dibangun di atas lahan negara, klaim yang berulang kali terbukti tidak akurat. Data alokasi tanah untuk warga Palestina, yang mana Administrasi Sipil dipaksa untuk mengungkapkannya, tunjukkan sisi lain koin: (yakni) kebijakan Israel menentukan bahwa tanah negara di Tepi Barat adalah khusus digunakan oleh warga Israel, terutama para pemukim Yahudi”.
Karena tanah negara penting bagi perluasan pemukiman, banyak tekanan diberikan untuk mempengaruhi sebuah keputusan dimana tanah tersebut akan dinyatakan. Haaretz memeriksa dan menemukan bahwa bahkan ketika negara mengklaim bahwa tanah tertentu adalah tanah negara, proses penentuan penggunaannya cenderung ceroboh, dan tanah yang dinyatakan sebagai tanah negara itu juga termasuk tanah pribadi warga Palestina dan tanah pertanian.
Salah satu contoh kecerobohan adalah pemukiman besar Givat Ze’ev, barat laut Yerusalem. Di samping pemukiman tersebut ternyata rumah milik seorang pria Palestina, Saadat Sabri, yang juga memiliki sebidang tanah budidaya didekatnya.
Pada tahun 2006, saat bangunan dimulai dengan memancang tembok pemisah, buldoser menghancurkan ladang warga Palestina itu. Meskipun foto udara jelas menunjukkan bahwa tanah itu ditanami, tapi negara menyatakan tanah tersebut menjadi tanah negara pada tahun 2010, dan menggabungkan tanah garapan Saadat Sabri ke pemukiman Givat Ze’ev. Sabri mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi atas tindakan itu.
Peneliti Dror Etkes menemukan bahwa tanah yang penting untuk tujuan perluasan permukiman, akan dinyatakan sebagai tanah negara, termasuk wilayah dekat Susya, Tekoa, Ma’aleh Adumim, Kiryat Arba dan komunitas Yahudi lainnya.
Di tengah Ma’aleh Adumim, misalnya, adalah tanah yang difoto dari udara sejak tahun 1970-an menunjukkan sebagiannya sebagai tanah budidaya (ladang). Namun pada tahun 2005 seluruh wilayah itu dinyatakan sebagai tanah negara, dan sekarang dibangun diatasnya.
“Temuan-temuan kasus membuktikan klaim bahwa pemilik tanah warga Palestina telah secara konsisten menunjukkan buktinya (kepemilikan) selama beberapa dekade terakhir: Di bawah naungan deklarasi luas tanah-tanah sebagai tanah negara, yang meliputi hampir satu juta dunam, Israel telah mengambil alih secara diam-diam daerah yang dibudidayakan, yang dicuri dari pemiliknya melalui keputusan administratif, dimana pengawasan publik dan hukum minimal, dengan anggapan (tanah itu) tidak dibudidayakan.”
Direktur Yesh Din, Haim Erlich, mengatakan: “Yossi Segal, yang bertanggung jawab atas properti terbengkalai di Tepi Barat, mengungkapkan fakta yang menyakitkan dan jelek bahwa kita sadar selama beberapa saat: Survei, yang seharusnya menjadi profesional, (kini) telah menjadi alat politik.”
Administrasi Sipil tidak menanggapi atas banyaknya permintaan untuk menjawab.
Sumber:
1).https://leaksource.wordpress.com/2013/03/31/just-0-7-of-seized-land-in-the-west-bank-has-been-allocated-to-palestinians-israel-admits/
2).http://www.haaretz.com/israel-news/just-0-7-of-state-land-in-the-west-bank-has-been-allocated-to-palestinians-israel-admits.premium-1.512126
