Nomor: 185/01/AWG-HQ/SE/VI/1443
Komunitas Yahudi Minahasa, Sulawesi Utara mendirikan museum holocaust pertama di Asia Tenggara. Museum ini diresmikan oleh Duta Besar Luar Biasa Jerman untuk Indonesia dan dihadiri oleh Duta Besar Austria untuk Indonesia pada Kamis, 27 Januari 2022.
Zionis Klaim Membuka Museum Holocaust Minahasa
Berbeda dengan klaim Komunitas Yahudi Minahasa, media mainstream Israel, Ynetnews (media online milik Yediot Ahronot berkedudukan di Tel Aviv) melaporkan (25/01) bahwa museum ini dibangun oleh Yad Vashem (https://www.ynetnews.com/article/s1q71qatf), lembaga resmi milik Zionist Israel yang didirikan sebagai pusat peringatan holocaust dunia yang berkedudukan di Yerusalem. Aqsa Working Group berpendapat bahwa pembangunan museum di Minahasa ini sarat dengan muatan politik Zionis Israel karena mereka amat berkepentingan untuk melakukan normalisasi dengan Indonesia.
Alasan yang dibuat-buat
Alasan membangun toleransi, multikulturalisme, dan menentang antisemit pada narasi holocaust ini sesungguhnya alasan yang dibuat-buat. Karena malapetaka pembantaian tidak hanya dialami Yahudi di Eropa oleh Nazi. Di Kamboja, Yugoslavia, Armenia, Myanmar,Tiongkok, dan Uni Soviet juga pernah terjadi, menimpa rakyat masing-masing. Dan tentu saja di Palestina, bahkan Zionis Israel sendiri melakukan pembantaian dan pembersihan etnik (etnic cleansing) sampai hari ini. Narasi holocaust dibangun selama puluhan tahun untuk membenarkan tujuan politik Zionis menduduki Palestina dan menghancurkan Masjid Al Aqsa untuk digantikan menjadi Kuil Solomon. Narasi holocaust juga digunakan sebagai alasan Zionis untuk ‘memaksa’ sekutunya menyerang Irak, Iran, dan siapa saja yang mereka anggap sebagai ancaman atas eksistensi Israel (existential threat).
Sikap Aqsa Working Group
- Bahwa Museum Holocaust di Minahasa ini bagi bangsa Indonesia, sama sekali tidak mencerminkan semangat toleransi, multikulturalisme, dan penentangan pada kekerasan dan pembantaian dalam konteks kemanusiaan secara umum, melainkan hanyalah upaya meng-amplifikasi narasi politik yang dibangun oleh Zionis Israel.
- Bahwa inisiatif pembangunan museum tersebut tidak sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama; Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Inisiatif itu juga berarti tidak sensitif terhadap derita rakyat Palestina yang berkepanjangan sekaligus menciderai perjuangan kemanusiaan dalam menghapus apartheid dan kolonialisme.
- Meminta kepada Pemerintah untuk segera memberikan penjelasan; bagaimana bisa lembaga resmi Zionis Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dapat melakukan aktifitas membangun museum di Minahasa, wilayah kedaulatan NKRI?
- Aqsa Working Group mendesak agar pemerintah segera mencabut izin dan menutup Museum Holocaust di Minahasa ini. Penutupan museum yang dibangun oleh Zionis Israel ini sesuai dengan seruan Presiden Soekarno bahwa “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menantang Israel. Sedangkan Presiden Joko Widodo juga tegas menyerukan boikot produk Israel yang disampaikan pada KTT OKI tahun 2016 di Jakarta.
- Mengingatkan pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia, bahwa Zionis Israel adalah satu-satunya entitas yang sampai saat ini masih melakukan politik apartheid bahkan penjajahan yang amat tegas ditentang oleh konstitusi dan founding father Indonesia. Karenanya, selama praktik penjajahan itu masih dilakukan dan kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan, maka tidak ada alasan untuk membuka pintu bagi Israel.
- Menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia, lembaga, aktivis, dan masyarakat global yang pro pada kemanusiaan agar terus teguh dan memperkuat usaha dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi, menentang penjejahan Zionis Israel terhadap Palestina.
Demikian Pernyataan Sikap ini disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu Akbar, Al Aqsa Haqquna.
Bogor, 26 Jumadil Akhir 1443 H/29 Januari 2022
M. Anshorullah, Ketua Presidium